Indonesia sedang terjajah?? (PART 2)

          Kondisi watak orang Indonesia, mengapa saya bahas ini? Organisasi yang paling sering dan aktif menyuarakan aspirasi hingga hampir setiap tahun mereka demo turun ke jalan seraya menuntut pemerintah menaikkan upah minimum dan kesejahteraan. Siapa lagi kalau bukan buruh. Tanpa bermaksud mendiskreditkan buruh, tapi mari kita bahas permasalahan buruh ini secara objektif.

          Setiap tahun organisasi buruh selalu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka, menuntut kesejahteraan bagi kaum mereka dan sebagainya, tanpa meelihat baik dan buruknya bagi profesi lain. Ketika pemerintah mulai menegakan peraturan upah minimum regional bedasarkan kebutuhan hidup layak, mereka dengan arogannya mengajukan draf kebutuhan hidup layak yang benar benar layak. Ya, sangat-sangat layak. Memang dalam penentuan upah kerja, dewan pengupahan akan memanggil sedikitnya tiga perwakilan dari elemen yang berbeda, yaitu daari serikat buruh, serikat pengusaha dan akademisi utuk pihak netral. Namun hal itu belum tentu berjalan mulus, seringkali terdengar diberita bahwa mereka langsung menuntut ke pimpinan daerah seperti gubernur, padahal ada mekanisme tersendiri lewat dewan pengupahan.

         Tidak jarang banyak terjadi pro kontra antara pengusaha dan serikat pekerja. Sebagai contoh dari pihak perusahaan tidak menerima besaran KHL yang pihak buruh ajukan lantaran terlalu besar dan tidak sesuai menurut mereka. Beberapa tahun lalu, sempat Gubernur Jawa Tengah memprotes besaran KHL yang buruh ajukan pada salah satu komponen (walaupun mungkin masih ada banyak lagi komponen yang tidak sesuai), yaitu kebutuhan untuk bra yang diambil dari harga bra merk ternama yang harganya sangat mahal. Belum lagi ada serikat pekerja yang menganggarkan komponen transportasi diganti dengan cicilan motor besar yang harganya sampai lima puluh juta. Hal seperti ini tentu tidak bisa diterima oleh pihak perusahaan.

         Ada beberapa tujuan mengapa para investor asing ingin menanamkan modal di suatu negara, salah satunya adalah ingin mendapatkan biaya produksi yang rendah serta distribusi pemasaran yang mudah. Hal ini harus benar benar dicermati oleh serikat buruh, karena bila upah mereka terlalu besar, maka akan menaikanbiaya produksi,dan bila terus berlanjut, maka kemampuan perusahaan untuk membiayai para pekerja akan berkurang dan yang lebih parah lagi akan menyebabkan perusahaan itu pindah kesuatu daerah dimana mereka bisa membiayai para pekerjanya.

         Dahulu kala ketika indonesia belum merdeka, para penjajah mempekerjakan rakyat indonesia dengan bayaran yang kecil atau tidak dibayar sama sekali. Rakyat dipaksa untuk mematuhi para penjajah, bila tidak mematuhi, maka akan dihukum. Biladicermati, kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Orang asing berdatangan, mereka mempekerjakan orang indonesia, namun bedanya adalah pada saat sekarang, mereka dibayar dengan layak bedasarkan aturan daerah. Hal yang sama adalah orang orang indoensia bekerja untuk orang asing (bila sebelum merdeka, kita sebut mereka penjajah).

Indonesia sedang terjajah?? (PART 1)

Indonesia sedang terjajah?? (PART 1)

Saat ini pemerintah indonesia sedang berjuang memanggil investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Mungkin proporsi perusahaan asing dan dari negeri sendiri lebih banyak di dominasi oleh perusahaan asing. Beberapa perusahaan justru lebih suka mempekerjakan tenaga ahli dari asing. Keadaan seperti ini tanpa disadari merupakan sebuah bom waktu yang lama-kelamaan akan bisa meledak kapanpun. Pernahkan kita menyadarinya??

Dahulu ada unkapan bahwa “kita sedang terjajah secara ekonomi , kita belum merdeka.” banyak yang mengungkapkan terjajahnya negara kita pada saat itu karena hampir sebagian besar barang yang kita konsumsi merupakan barang yang berasal (bisa juga produksi) dari perusahaan asing. Memang benar adanya bahwa hampir semua barang yang kita konsumsi berasal dari perusahaan asing (walaupun di produksi di dalam negeri).

Tidak dapat disangkal lagi bahwa masalah kepadatan penduduk kita merupakan masalah yang cukup besar, belum lagi masalah pembangunan yang kurang merata di negeri ini sudah cukup membuat pusing pemimpin bangsa ini. Desakan kebutuhan ekonomi dari masyarakat membuat pemerintah mencari solusi cepat untuk mengatasi masalah ini. Ya, dengan cara memanggil para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia kita yang tercinta ini. Hasilnya, cukub bisa ditebak bahwa saat ini banyak sekali anak-anak dari para petani ogah meneruskan usaha tani keluarganya (disamping kesejahteraan tani), sehingga kedepannya, mereka akan lebih senang menjual sawah warisan orang tuanya kepada developer developer perumahan atau sebagainya, ketimbang meneruskan usaha tani keluarga. Dan bisa ditebak, mungkin beberapa puluh tahun lagi, negara Indonesia yang terkenal subur ini akan kehabisan lahan untuk bertani. Sangat ironi.

Sebuah keputusan dan tindakan memang ada sisi positif dan negatifnya, dan dalam pengambilan keputusan tersebut kita harus benar benar mempertimbangkan sisi baik dan buruknya baik jangka pendek, menengah maupun panjangnya. Dengan kondisi demografis dan watak sebagian besar orang Indonesia, wajar bila pemerintah harus mengambil langkah cepat dengan mengesampingkan potensi yang besar dari Indonesia.

KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG

Perlukah pembangunan ‘shinkansen-nya indonesia’ ??”   Pemerintahan Jokowi berencana membangun suatu infrastruktur dalam rangka menunjang sarana transportasi di Indonesia berupa kereta cepat. Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah justru membangun suatu infrastruktur yang belum tentu dapat menunjang ekonomi Indonesia yang tengah dihadapi tekanan dari luar maupun dari dalam negeri. Upaya pemerintah tersebut mengahasilan suatu pertanyaan, “Sudah perlukah pembangunan Shinkansen-nya Indonesia???”

           Masih membekas di pikiran tentang betapa suksesnya bapak Ignasius Jonan dikala menjabat sebagai direktur PT.KAI. Insdustri kereta api Indonesia mengalami banyak kemajuan dan perubahan menuju perubahan kearah yang positif. Penulis sebagai pecinta kereta api-pun merasakan suatu perubahan yang sangat besar dan signifikan pada saat Pak Jonan menjabat sebagai dirut PT.KAI. Neraca PT.KAI yang waktu itu selalu dilaporkan merugi setiap tahunnya, diperbaiki. Perubahan yang dilakukan Pak Jonan bukan hanya dilakukan dari sisi manajemen PT.KAI saja. Sebagai penumpang yang sering memafaatkan jasa kereta api, perubahan sangat terasa dari sisi pelayanan dan juga infrastruktur. Mungkin masih banyak lagi perubahan yang dilakukkan Pak Jonan dalam tubuh PT.KAI.

            Pernah ada wacana sejak tahun 2012 bahwa Indonesia akan mendirikan jalur kereta api cepat  dengan relasi Jakarta-Surabaya. Pada saat itu Jepang bersedia menjadi investornya. Namun tidak lama kemudian, wacana itu ditolak oleh pemerintah. Sebagai masyarakat, saya mungkin menyadari bahwa lebih penting memperbaiki infrastruktur kereta api yang ada daripada menciptakan infrastruktur baru yang belum diketahui pangsa pasarnya. Namun entah kenapa belakangan ini, isu tersebut kembali mencuat. Pemerintah tengah melakukan peninjauan tender investor kepada Tiongkok dan Jepang terkain pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

            Pada saat mengetahui berita tersebut, Saya berpikir “lho kok bisa? Perasaan baru kemarin proyek ini di tolak”. Terlebih lagi ditengah tekanan ekonomi Indonesia luar-dalam. Memang salah satu upaya pembangunan ekonomi bisa melalui pembangunan infrastruktur, namun pada saat ini, yang terpenting adalah melakkukan pembangunan dibidang industry dan produksi. Itupun menurut Saya industry dan produksi dalam negeri, bukan dari investor asing. Mengapa harus industry karya anak negeri?!. Mungkin jawaban itu akan dibahas di tulisan selanjutnya karena menyangkut berbagai macam persoalan multifactorial yang bergabung menjadi rantai dan harus diperbaiki satu persatu.

            Kembali ke topik, jika dilihat secara kasat mata (tanpa melihat berbagai macam keadaan di negeri ini), mungki orang akan bilang “wah, keren.. Pak Jokowi mau bikin Shinkansen di Indonesia”. Tapi coba kita tilik lebih dalam, apakah perlu pelaksanaan proyek tersebut?”. Jika kita ambil segi pangsa pasar sebagai salah satu contohnya, jika dilihat, trayek Jakarta-Bandung untuk darat sudah ada kereta api, bus, travel dan kendaraan pribadi (itupun belum termasuk travel-travel tak berijin yang mengambil penumpang secara illegal, alias plat hitam). Maskapai penerbangan pun ada beberapa yang membuka rutenya  Jakarta-bandung. Kita lihat proporsi pengguna moda transportasi yang ada di relasi tersebut. Jika di lihat secara kasat mata-pun, proporsi pengguna moda transportasi masih di dominasi oleh kendaraan pribadi, dibandingkan dengan yang lainnya.

            Lima tahun yang lalu, terdapat dua kereta api relasi Jakarta-bandung, Argo Gede (eksekutif) dan Parahnyangan (eksekutif dan bisnis). Saya melihat betul animo masyarakat untuk menggunakan kerta api pada relasi tersebut kurang maksimal, terlebih lagi semenjak sudah beroperasinya tol Cipularang. Pada saat itu saya ingat sekali PTKAI sering promosi tiket untuk relasi tersebut. Pada saat itu saya berpikir “apakah peminatnya memang sangat sepi, sampai-sampai harus sering melakukan promosi tiket?”. Terlebih lagi jadwal kereta relasi tersebut yang sangat banyak, sehingga makin memperjelas bahwa PTKAI pada saat itu berupaya untuk menjaring pengguna transportasi untuk menggunakan kereta api relasi tersebut.  Pada akhirnya, setelah beberapa tahun (tepatnya sya lupa) Argo Parahyangan di munculkan, Argo Parahyangan (eksekutif dan bisnis) menggantikan Argo Gede dan Parahyangan (mungkin di lebur). Hal ini semakin memperkuat bahwa ketertarikan masyarakat untuk menggunakan kereta api untuk jurusan Jakarta-Bandung sangat sedikit, “ wong kereta apinya saja yang tadinya ada dua jadi tinggal satu”.

            Beberapa tahun berselang dibuka kereta api relasi Jakarta-bandung yang melayani kereta api ekonomi (KA Serayu). Sebenarnya tujuannya bukan ke bandung, tetapi ke Purwokerto-Jakarta lewat Bandung. Namun sudah beberapa tahun berselang, peminatnya juga tetap belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa moda kereta api untuk jurusan bandung-jakarta  masih belum popouler dan diminati masyarakat.

            Pemerintah seharusnya lebih peka dan serius dalam mencari alasan mengapa suatu moda transportasi tersebut minim animo. Hal yang dikhawatirkan akan terjadi apabila proyek ini terus dilanjutkan (di bawah swasta luar negeri alias investor asing), analisis mengenai pangsa pasar yang masih belum meyakinkan. Akan sangat merugikan apabila ternyata pangsa pasar infrastruktur tersebut minim, terlebih lagi dikelola oleh swasta. Mungkin pada saat pertama kali beroperasi akan ada banyak lowongan kerja, namun bila pangsa pasarnya tidak ada, dan perusahaan tersebut mengalami defisit biaya operasional, bisa diramalkan akan terjadi PHK besar besaran.

            Saya percaya bahwa apabila nanti kereta cepat relasi bandung-jakarta beroperasi, tentunya biaya tiketnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kereta biasa. Hal ini akan sangat berkaitan dan bergantung pada daya beli masyarakat sedangkan daya beli sangat bergantung kepada keadaan ekonomi. Jika hal ini terus dipaksakan, maka besar kemungkinan animo masyarakat untuk pergi ke bandung-jakarta ataupun sebaliknya akan rendah. Masyarakat akan lebih memilih moda transportasi yang bisa mereka tanggung dengan keadaan ekonominya saat itu. Dan kebijakan ini apabila akan diterapkan akan seperti memantik sumbu bom waktu.

            Pada artikel KOMPAS tanggal 2 September 2015, terdapat pemaparan mengenai segala macam penelitian tentang efek pembangunan kereta cepat di Jepang. Menurut saya, menyajikan data terkait sangatlah konyol, karena dari data tersebut, didapatkan hasil bahwa beberapa parameter ekonomi Jepang maningkat dengan adanya kereta cepat tersebut. Namun jika ditinjau lebih teliti lagi, kondisi Negara Jepang adalah Negara yang maju, dan Negara yang maju sudah tentu masyarakatnya memiliki daya beli yang tinggi. Sementara itu di Indonesia?? Anda bisa bayangkan sendiri bukan. [Hahn]

Menilik Lebih Dalam

OPINI

“Di saat Indonesia tengah menghadapi perlambatan ekonomi seperti ini, seharusnya pemerintah berupaya untuk melakukan pembangunan dan perubahan dibidang industri dan produksi. Bukan dalam bidang infrastruktur yang belum tentu jelas manfaatnya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi tekanan, walaupun dilaksanakan diluar biaya APBN melainkan dari investor asing.”

Hal-hal yang saya tulis diatas murni berdasarkan pemikiran dan opini penulis. Hormati kebebasan berpendapat. Penulis akan selalu belajar dan terus belajar untuk memperbaiki kesalahan.